ELKANA GORO LEBA-FISIP UNDANA "PENGERTIAN KEBIJAKAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN SERTA HUBUNGAN ANTARA KEDUANYA

TUGAS

PENGERTIAN KEBIJAKAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN SERTA

HUBUNGAN ANTARA KEDUANYA

 

                                                   

Nama                     : Elkana Goro Leba

NIM                      : 0803011817

Dosen Wali           : Drs. Jacob Wadu, M. Si

Mata Kuliah          : Analisis Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG  2011

PROSES ANALISIS KEBIJAKAN

Agar mendapatkan sebuah kebijakan yang benar-benar menyentuh substansi dan mampu menyelesaikan masalah public, para pengambil keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan yang akan digunakan, terlebih dahulu melakukan sebuah analisis kebijakan yang hendak dibuat. Para actor kebijakan biasanya memulai dengan langkah awal yang disebut dengan “analisis kebijakan“. Analisis kebijakan public ini muncul dari adanya ketidakpuasan dan atau kegagalan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Analisis kebijakan merupakan proses mengumpulkan data dan informasi mengenai tantangan dan hambatan serta kebutuhan sebuah kebijakan oleh para pembuat kebijakan yang  melahirkan alternative-alternative dalam tindakan kebijakan demi pemecahan masalah yang dihadapi”. Oleh sebab itu, analisis kebijakan sangatlah penting bagi sebuah kebijakan sebab dengan demikian, maka segala kemungkinan dan tantangan ketika suatu kebijakan diimplementasikan dapat diantisipasi dengan baik.

Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Dalam melakukan analisa terhadap sebuah kebijakan, para pakar mengemukakan langkah-langkah yang harus di tempuh yang kemudian dikatakan sebagai tahapan-tahapan atau proses dalam analisis kebijakan public. Tahap-tahap dimaksud adalah sebagai berikut:

1.      Liestyodono

Ia mengemukakan bahwa dalam analisis kebijakan publik paling tidak meliputi tujuh langkah dasar. Ketujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut.

1)      Formulasi Masalah Kebijakan

Untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga identifikasi masalah akan tepat dan akurat, selanjutnya dikembangkan menjadi policy question yang diangkat dari policy issues tertentu.

Teori dan metode yang diperlukan dalam tahapan ini adalah metode penelitian termasuk evaluation research, metode kuantitatif, dan teori-teori yang relevan dengan substansi persoalan yang dihadapi, serta informasi mengenai permasalahan yang sedang dilakukan studi.

2)      Formulasi Tujuan

Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah publik. Analis kebijakan harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis dan terukur. Jelas, maksudnya mudah dipahami, realistis maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur maksudnya sejauh mungkin bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut ukuran atau satuan-satuan tertentu.

3)      Penentuan Kriteria

Analisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Hal-hal yang sifatnya pragmatis memang diperlukan seperti ekonomi (efisiensi, dsb) politik (konsensus antar stakeholders, dsb), administratif (kemungkinan efektivitas, dsb) namun tidak kalah penting juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah (equity, equality, dsb).

4)      Penyusunan Model

Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. Model dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai berikut: Skematik model ( contoh: flow chart), fisikal model (contoh: miniatur), game model (contoh: latihan pemadam kebakaran), simbolik model (contoh: rumus matematik). Manfaat model dalam analisis kebijakan publik adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab.

5)      Pengembangan Alternatif

Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung ataupun tak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan.
Alternatif-alternatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran seseorang karena beberapa hal: (1) Berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang telah ada. (2) Dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu bidang dan dicoba menerapkannya dalam bidang yang tengah dikaji, (3) merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu.

6)      Penilaian Alternatif

Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada langkah ketiga. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak, efektif dan efisien. Perlu juga menjadi perhatian bahwa, mungkin suatu alternatif secara ekonomis menguntungkan, secara administrasi bisa dilaksanakan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau bahkan mempunyai dampak negatif kepada lingkungan. Maka untuk gejala seperti ini perlu penilaian etika dan falsafah atau pertimbangan lainnya yang mungkin diperlukan untuk bisa menilai secara lebih obyektif.

7)      Rekomendasi kebijakan

Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran tentang sebuah pilihan alternatif yang tepat untuk mencapai tujuan-kebijakan publik. Tugas analis kebijakan publik pada langkah terakhir ini adalah merumuskan rekomendasi mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum. Rekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif, dengan argumentasi yang lengkap dari berbagai faktor penilaian tersebut. Dalam rekomendasi ini sebaiknya dikemukakan strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik.

2.      Randal B. Ripley, 1985

Ripley dalam bukunya “Policy Analysis in Plitical science” menyatakan bahwa analisis kebijakan publik merupakan suatu proses yang melalui beberapa tahapan, yaitu:

1)      Tahap penyusunan agenda kebijakan

Terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan ialah pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, oleh sekelompok masyarakat dan kelompok elite politik; Kedua, membuat batasan masalah; Ketiga, memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok dalam masyarkat dan kelompok kekuatan politik serta kelompok Pers, agar masalah taersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

2)      Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Analis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternative-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi kepada seluruh kelompok kepentingan, sehingga sampai pada sebuah kebijkan yang dipilih.

3)      Tahap Implementasi kebijakan

Pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijkan. Dalam proses implementasi kebijakan sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijkan berjalan dengan baik.

4)      Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan

Dari tindakan kebijkan akan dihasilkan kinerja, dan dampak kebijkan kemudian dilakukan evaluasi terhadapnya dan hasilnya akan bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa akan datang, agar lebih baik dan lebih berhasil.

3.      Wiliam N. Dunn  

Dunn berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni:

1)      Perumusan Masalah

Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan

2)      Peramalan

Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.

3)      Rekomendasi
Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.

4)      Pemantauan
Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

5)      Evaluasi
Evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Demikianlah beberapa diantaranya dari berbagai pandangan para pakar mengenai tahapan-tahapan dalam analisis kebijakan public. Dengan proses-proses atau tahapan-tahapan tersebut, para actor kebijakan diharapkan dapat memperoleh sebuah kebijakan yang berkualitas, tepat guna dan berhasil guna dalam penyelesaian masalah-masalah public.